Penataan Kehidupan Politik Luar Negeri oleh Orde Baru

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali pada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

A. Pengembalian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Politik luar negeri bebas aktif merupakan kebijakan umum politik luar negeri Indonesia yang diambil oleh Soeharto selama memimpin Indonesia. Dalam upaya mengembalikan politik luar negeri Indonesia, Adam Malik kemudian diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Soebandrio. Dalam pernyataan pertama sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 4 April 1966, Adam Malik mengumumkan bahwa Indonesia menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan itu harus berujung pada pemenuhan tujuan nasional dan memberi kontribusi pada terwujudnya kesejahteraan umat manusia.

B. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota PBB. Keputusan ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Beberapa manfaat tersebut adalah PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional. PBB juga turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat.

C. Normalisasi Hubungan dengan Beberapa Negara
Normalisasi hubungan dengan beberapa negara dilakukan antara lain dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatanganinya Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei-1 Juni 1966). Perundingan dilakukan antara Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.

Sementara itu, pemulihan hubungan dengan Singapura dilakukan melalui perantara Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya, pemerintah Singapura pun menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

D. Indonesia Berperan dalam Pembentukan ASEAN
Pada tanggal 8 Agustus 1967 Indonesia menjadi salah satu pemrakrsa berdirinya Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklerasi Bangkok.

E. Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia
Pada tahun 1975 terjadi kekacauan antarparta politik di Timor Timur yang tidak terselesaikan. Sementara itu, pemerintah Portugis memilih untuk meninggalkan Timor Timur. Kekacauan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat Timor Timur memilih untuk menjadi bagian Republik Indonesia. Hal ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor Timur menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 sebagai provinsi ke-27.